DARI PENUTURAN SEJARAH SINGKAT BOLMONG

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Jln. Brigjen Katamso No. 431 Telp. (0434) 21956 Fax. 22001 Kotamobagu 95711


PREES REALEASE
No. 036/10/III/2011


DARI PENUTURAN SEJARAH
SINGKAT BOLMONG////JDL

BA’AI QUEENARA TOKOH
PEMEKARAN TOTABUAN//SUB JDL

BOLAANG MONGONDOW, SENIN, 28 MARET 2011
SOSOK Bupati Bolaang Mongondow Ny Hj Marlina Moha Siahaan (MMS) merupakan perempuan tangguh yang mampu tampil menjadi pemimpin selama dua periode sebagai nahkoda Bolaang Mongondow (Bolmong).
Jangan heran bila masyarakat Bolmong Raya (Bolaang Mongondow, Kota Kotamobagu, Boltim, Bolsel, dan Bolmut) selalu memberi gelar Bunda Pemekaran Totabuan. MMS juga mendapat gelar adat Boki Kolano Inta Nolintak Kon Totabuan (Bunda Pembaharu dan Pemersatu Tanah Totabuan). Sedangkan dua gelar lainnya yang diberikan masyarakat lewat paripurna DPRD Bolmong sekaligus di-perda-kan, yaitu Bunda Pembaharu Pembangunan Tanah Totabuan dan Tokoh Pemersatu Kebangkitan Bolaang Mongondow.
Lebih mengesankan lagi, ketika Ketua Dekab Bolmong Hi Abdul Kadir Mangkat, SE membacakan sejarah singkat Kabupaten Bolmong pada perayaan HUT ke-57 Bolmong, pada Rabu (23/3), akhir pecan lalu, memberi kata support ala MMS. ‘’Saya salut kepada ibu bupati yang dengan tulus dan ikhlas memekarka Bolmong menjadi lima kabupaten/kota, termasuk persiapan Bolmong Tengah menjadi daerah otonom baru,’’ kata Mangkat, baru-baru ini.
Inilah poin demi poin yang disampaikan Papa Rendi, panggilan akrab Abdul Kadir Mangkat, dalam perayaan HUT tersebut. Dia menjelaskan, berdasarkan riwayat atau penuturan secara turun temurun sesuai metodologi penulisan sejarah dengan menggunakan analisa kasual dengan pendekatan multidimensi, bahwa kedatangan Nenek Moyang Bolmong melalui cerita sejarah yang didukung oleh kenyataan dalam interaksi sosial maupun aktifitas masyarakat dari dulu hingga sekarang, Nenek Moyang Bolmong mulanya bertempat tinggal di sekitar Muara Sungai Sangkub Bintauna yang awalnya terdiri dari dua pasang suami istri masing-masing Gumalangit (Turun dari langit) dan Istrinya Tendeduata (Putri dari Dewa) serta Tumotoi Bokol (Meniti dari Ombak) dan Istrinya Tumotoi Bokat (Keluar dari Pecahan Ombak). Pasangan Gumalangit memperoleh keturunan putri bernama Dumondon, sedangkan pasangan Tumotoi Bokol mendapat Keturunan Putra bernama Sugeha, dimana setelah dewasa mereka dinikahkan.
Lebih lanjut, kata Mangkat, seiring dengan perkembangan dan perjalanan waktu keturunan mereka berkembang menjadi besar dan berkelompok-kelompok serta hidup bersama dengan tempat tinggal dinamakan Lipung’ dan dengan perkembangan kedua keturunan ini mulai memasuki pedalaman dan hidup berpindah-pindah (Nomaden), kemudian menyebar untuk mendapatkan pemukiman baru dipimpin oleh para Boganinya menyebar diseluruh pelosok negeri, ada yang kepesisir utara terutama dari keluarga Tumotoi Bokol, dan dari keturunan Gumalangit menyebar ada yang ke Huntuk Baludawa dan ada juga masuk kepedalaman Bolmong yang waktu itu masih berbentuk Danau dan sebagai bukti terdapat salah satu tempat di wilayah Passi bernama Uangga (Perahu) sebab dulunya disana digunakan sebagai tempat Tambatan Perahu.
Mangkat kembali menjelaskan, berdasarkan legenda dengan penuh mitologi serta bukti sejarah meriwayatkan bahwa menjelang Abad ke XIV sampai dengan Abad ke XIX, wilayah Kabupaten Bolmong berbentuk kerajaan-kerajaan yang terdiri dari empat kerajaan besar (4 eks swapraja), yakni Kerajaan Bolaang Mongondow, Kerajaan Bintauna, Kerajaan Kaidipang Besar dan Kerajaan Bolaang Uki, dimana dimasa pemerintahan kerajaan-kerajaan ini di bawah pengaruh kekuasaan Belanda/VOC dan Jepang, dan berakhir 1948 setelah keluar Peraturan Negara Indonesia tentang Pembentukan Dewa Raja-raja di Bolmong sebagai bagian dari sub bagian Daerah Sulut yang berpusat di Gorontalo.
Dalam perjalanan waktu, menurut Mangkat, dibentuklah Dewan Raja-raja. Dewan raja kala itu, masing-masing Ketua HJC Manoppo dari Bolmong, anggota RS Pontoh dari Kaidipang Besar, M Datunsolang dari Bintauna, dan AH Gobel dari Bolaang Uki. Dewan Raja-raja ini berakhir bulan Mei 1950 dengan adanya gerakan rakyat menentang sistim feodal, yang disponsori Partai Syarikat Islam (PSI) Bolmong menuntut pembubaran Pemerintah Swapraja yang dianggap kaki tangan Kolonial yang menghambat arah dan jiwa Demokrasi NKRI yang diproklamirkan 17 Agustus 1945 dan menuntut agar Bolmong dijadikan Kabupaten terlepas dari Kabupaten Sulut yang berpusat di Gorontalo. Akhirnya dalam suatu pertemuan besar yang dihadiri oleh ribuan masa PSII dan masa lainya yang dipimpin oleh Z Imban, Dewan Raja-raja dibubarkan dan dengan kerelahan Pengunduran diri oleh H.J.C Manoppo sebagai Ketua Dewan Swapraja. Pada bulan Desember 1950, proses dimasukannya wilayah Bolmong kedalam Wilayah Kabupaten Sulawesi Utara yakni daerah sub Kabupaten Bolmong yang oleh Pemerintah Pusat mengangkat Frans Papunduke Mokodompit sebagai Kepala Daerah sub Kabupaten Bolmong yang berlangsung sampai Maret 1954 (4 Tahun 5 Bulan), dan merupakan Kepala Daerah Bolmong pertama walaupun pada saat itu belum menjadi Kabupaten yang otonom. ‘’Dan merupakan masa peralihan yang berlangsung hingga Maret, yaitu sejak Bolmong menjadi Daerah Otonom Tingkat II setingkat Kabupaten pada 23 Maret 1954,’’ ungkapnya.
Mangkat menguraikan, bahwa selama kurun waktu tahun 1954 hingga awal tahun 1969 situasi dan kondisi stabilitas maupun pembangunan dalam keadaan darurat karena pada masa ini terjadi pergolakan-pergolakan atau pemberontakan terutama oleh Perjuangan Rakyat Semesta (PERMESTA) dimana Bolmong dijadikan basis terakhir perjuanganya, akibatnya rakyat Bolmong paling parah dibandingkan dengan Gorontalo dan Minahasa, Bolmong hancur total dibumihanguskan menjadi puing-puing berserakan sekitar 1963. Akan tetapi dengan semangat yang membara rakyat dan Pemerintah yang terbentuk, melaksanakan pembangunan walaupun dalam bentuk-bentuk darurat hingga tahun 1968, dan pembangunan secara terencana dan sungguh-sungguh baru dimulai sejak dicanangkannya Repelita I, 1 April 1969 dimana di Kabupaten Bolmong pencanangannya dipusatkan di Kecamatan Modayag dengan pencangkulan pertama pembuatan Jalan darat Tobongon Molobog oleh Bupati Bolaang Mongondow Oemarudin Nini Mokoagow (bupati kala itu) dengan nama proyek TOMOL (Tobongon-Molobog), jalan Uuan ke Molibagu dengan nama proyek UMOL (Uuan-Molibagu) dan jalan baru Pinogaluman ke Doloduo dengan nama proyek PINDOL (Pinogaluman Doloduo) dan selanjutnya hingga sekarang ini. Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bolmong setelah menjadi Daerah Otonom Tingkat II, tidak terlepas dari peran dan kesungguhan para Bupati yang silih berganti hingga saat ini dibawah kepemimpinan Ny Hj Marlina Moha Siahaan-Sugeha (MMS) yang mulai memimpin kabupaten ini, sejak 5 Mei 2001 hingga sekarang dimana perkembangan pembangunan sangat signifikan dengan kebutuhan masyarakat Bolaang Mongondow diantaranya adalah terjadinya pemekaran Kecamatan dari 17 Kecamatan menjadi 32 Kecamatan dan terdiri dari 329 Desa/Kelurahan, dengan Visi “Terwujudnya Bolaang Mongondow Baru yang Bersatu, Berbudaya, Berdaya Saing Maju Dan Mandiri“. Adapun bupati-bupati yang pernah memimpin perlu mendapatkan catatan Tinta Emas disanubari rakyat Totabuan dengan masa periode kepemimpinan adalah sebagai berikut, Anton Cornelis Manoppo, (Maret 1954 – Juni 1954), Herni Joesoef Cornelis Manoppo, (Juni 1954 – September 1959), Mayor Inf. Daan Olii, (September 1959 – Juni 1965), Piet Johanis Manoppo, (Juni 1965 – Agustus 1966), Lektol CPM Oemarudin Nini Mokoagow, (Agustus 1966 – Januari 1976), Drs. Hi. Syamsudin Paputungan, (Januari 1976 – mei 1976), Lektol Art. Inyo Tangkudung, (Mei 1976 – Januari 1981), Drs Ahmad Nadjamudin, (Januari 1981 – Mei 1981), Drs Hi Jambat Arsad Damopolii, (Mei 1981 – mei 1991) 2 Periode, Drs. Hi Syamsudin Paputungan (Mei 1991 – Mei 1996), Drs Hi Muda Mokoginta (Mei 1996 s/d Mei 2001), Ny Hj Marlina Moha Siahaan (Mei 2001 s/d Mei 2006 dan Periode II Mei 2006 s/d Sekarang). ‘’Jadi, kita jangan sama sekali melupakan sejarah Bolaang Mongondow,’’ bebernya.
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang dulunya Muspida, yang turut menghadiri HUT tersebut, diantaranya Ketua DPRD Bolmong Hi Abdul Kadir Mangkad SE, Kapolres Bolmong AKBP Gatot Tri Suryanta Msi, Dandim 1303 Bolmong Letkol Inf Danu Prionggo, Kepala Kejari Bolmong Shirley Sumuan, SH, MH, Kepala Pengadilan Negeri Kotamobagu Didik Wuryanto SH, M.Hum, Wakil Bupati Boltim Medi Lensun, Wakil Bupati Bolsel Samir Badu, Ketua DPRD Bolsel Abdul Rajak Bunsal SE, Ketua DPRD Boltim Hj Sumardiah Mokodompit Modeong, dan Wakil Bupati Bolmong Drs Hi Sehan Mokoapa Mokoagow, Msi.
Demikian Pemberitaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.


Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat
Setda Kabupaten Bolaang Mongondow




SITTI RAFIQAH BORA, SE
NIP : 19700903 199903 2 002